Cara Mudah Membuat Kompos

Jumat, 29 Juli 2011

Tidak banyak yang menyadari bila setiap hari kita memproduksi sampah yang jumlahnya terus meninggi.  Dan, kita juga tidak banyak menyadariya kian hari  kian sulit untuk membuang sampah. Karena volume yang terus meninggi, lahan TPA (tempat pembuangan akhir sampah) cepat habis. Dan untuk memperluasnya tidaklah mudah. Reaksi warga di sekitar TPA  juga keras ketika mendengar ada rencana perluasan. Mencari lahan TPA baru, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa lebih  sulit lagi. Warga sekitar  dengan keras selalu menolaknya. Mereka tidak rela bila pemukiman berdekatan dengan  tumpukan sampah. Ya.. siapa yang mau hidup  di lingkungan yang hampir tiap hari menghirup udara busuk. Ada satu cara untuk menanggulangi makin menggunungnya sampah. Jika setiap rumah  tangga  memanfaatkan sampah organiknya untuk pupuk alami (kompos) bisa dihitung berapa pengurangan volume sampah yang terjadi.

Cara Membuat Pupuk Bioorganik dari Debu Sabut Kelapa

Pupuk bioorganik adalah kompos hasil inokulasi bahan-bahan organik dengan pembusukan (dkomposisi).cepat oleh penggunaan inokulasi mikroba yang homogen.salah satu bahan organik yang bagus dan potensial dijadikan pupuk bioorganik adalah debu sabut kelapa yang merupakan limbah industri perkelapaan. cara membuatnya:

Pupuk Kompos Organik Cocopeat

Tren penggunaan pupuk kompos organik menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Penggunaannya untuk tanaman pertanian ataupun tanaman hias semakin digandrungi, karena mampu meningkatkan kesuburan tanah. Begitu juga cocopeat sebagai media tanam pengganti tanah sekarang semakin digemari untuk para hobbies tanaman hias.

Limbah Pertanaman Kelapa untuk Pembuatan Kompos

Usaha untuk meningkatkan produktivitas dengan pemupukan sering terhambat oleh mahalnya harga pupuk buatan bahkan kadang pupuk tidak tersedia. Penggunaan pupuk buatan (anorganik) NPK secara terus-menerus juga dapat menipiskan ketersediaan unsur-unsur mikro seperti seng, besi, tembaga, mangan, magnesium, molibdenum, dan boron yang selanjutnya mengakibatkan tanaman menjadi kerdil, produksinya menurun, dan rentan terhadap hama/ penyakit (Tandon 1990).

Peran Organisasi Desa dalam Pandangan Para Ahli

Para ahli yang menaruh perhatian dalam pembangunan desa berpendapat bahwa organisasi-organisasi petani mempengaruhi proses pembangunan pedesaan secara substansial melalui berbagai peran krusial mereka. Sebagai contoh, Shelton Wanasinghe mempunyai pendapat bahwa organisasi desa diperlukan dalam mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, organisasi desa menjalankan peran sebagai identifier. Keefektifitasan peran mereka terletak dalam mempengaruhi secara signifikan

Penerapan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat individualistik.
Pada tahun 1959-1966 diterapkan Demokrasi Terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan Demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. Berbagai macam demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu pada umumnya belum sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena tidak tersedianya ruang yang cukup untuk mengekspresikan kebebasan warga negara.
Berdasar pengalaman sejarah, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktaktor, membatasi partisipasi rakyat dan lain-lain. Mengapa dernikian? Ya, sebab penguasa itu sering merasa terganggu kekusaannya akibat partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Partisipasi itu dapat berupa usul, saran, kritik, protes, unjuk rasa atau penggunaan kebebasan menyatakan pendapat lainnya.

Fungsi Kontrol Badan Legislatif

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.